Bantuan untuk mengatasi perubahan iklim (Green Climate Fund) jangan sampai memerparah hutang negara berkembang.
Hal ini disampaikan oleh Cephas Lumina, ahli independen PBB bidang
Hak Asasi Manusia, sebagaimana dikutip dalam berita resmi PBB, Kamis (8
Desember).
Menurut Lumina, dana perubahan iklim seharusnya diberikan dalam
bentuk bantuan (grants) dan bukan pinjaman (loans) dan lembaga pinjaman
internasional seharusnya tidak terlalu turut campur dalam skema
pendanaan ini.
Skema pinjaman (loan) hanya akan meningkatkan beban hutang negara
berkembang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang tanpa
mengorbankan pembangunan.
Dana perubahan iklim ini dibentuk tahun lalu pada konferensi
perubahan iklim di Cancún, Meksiko, guna membantu negara berkembang
melakukan pembangunan secara berkelanjutan dan melindungi mereka dari
dampak pemanasan global.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon menyeru negara-negara maju untuk meluncurkan
bantuan perubahan iklim ini hari ini, hari terakhir konferensi perubahan
iklim (COP17) di Durban, Afrika Selatan.
Lumina menggarisbawahi bahwa negara-negara anggota UNFCCC harus
memastikan bahwa penyaluran bantuan perubahan iklim ini sesuai dengan
kebutuhan para stakeholders dan program setiap negara, termasuk
kebutuhan masyarakat, petani, pekerja, perempuan dan kelompok lain yang
termarjinalkan.
Lumina menekankan agar keputusan pemberian pinjaman tidak dipengaruhi
oleh standar Bank Dunia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) karena
sejarah kebijakan di kedua lembaga itu yang sangat bias. Mereka hanya
memerhitungkan kemampuan membayar bukan dampak dari pinjaman terhadap
kemanusiaan.
Banyak program-program yang diterapkan oleh IMF dan Bank Dunia pada
saat krisis moneter yang gagal sehingga menimbulkan kerugian sosial dan
memperparah efek perubahan iklim. Lumina juga mengingatkan agar negara
tidak terlalu bergantung pada dana swasta karena bisa merugikan
kepentingan publik akibat persaingan memperebutkan keuntungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar